Lowong Sepeninggal Tjahjo Kumolo, Pengamat Sebut Peluang Ahok Isi Jabatan Menpan RB

Cmaentertainment.id – Meninggalnya Tjahjo Kumolo pada Jumat (1/7/2022) lalu menyisakan pertanyaan sosok yang akan menggantikannya menduduki jabatan kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) selanjutnya.

Menurut Direktur Eksekutif Centre of Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa, posisi tersebut nantinya tetap akan diisi kader dari PDI Perjuangan.

“Figur untuk menduduki jabatan MenPANRB itu pasti berasal dari PDI Perjuangan,” kata Herry Mendrofa seperti dikutip Wartaekonomi.co.id-jaringan Cmaentertainment.id.

Ia mengemukakan, ada empat kader partai berlambang banteng moncong putih yang layak menjadi Menpan RB. Salah satunya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca Juga:
Presiden Jokowi Akan Tunjuk Pengganti Menpan RB dalam Waktu Dekat

Herry mengemukakan, rekam jejak Ahok yang lebih luas sudah melang melintang di lingkup pemerintahan, mulai kepala daerah di Belitung Timur dan DKI Jakarta hingga anggota legislatif menjadi hal yang menarik. Bahkan, Ahok pernah menjadi anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan.

“Saya kira ini menjadi pilihan yang tepat juga bagi Jokowi untuk menempatan Ahok sebagai calon MenPANRB,” paparnya.

Selain Ahok, ada nama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Herry mengatakan, Risma berpeluang besar menjadi MenPANRB karena mantan Wali Kota Surabaya itu memulai kariernya dari seorang birokrat.

“Jadi kapasitas Risma menjadi MenPANRB pas,” ucapnya.

Selain itu, ada nama Ahmad Basarah yang pernah menjabat Wasekjen PDIP dan punya banyak pengalaman di bidang legislatif. Masih menurut Herry, pengalaman tersebut dapat menjadi pendukung kapasitas Basarah di Kementerian PANRB.

Baca Juga:
Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Siapa yang Ditunjuk sebagai Pengganti Menpan RB?

Kemudian, ia mengemukakan, sosok Ganjar Pranowo yang juga punya kapasitas untuk menjadi MenPANRB. Selain saat ini menjadi kepala daerah, Ganjar pernah menjadi anggota legislatif, yakni anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan.